Penelitian Empirik

Suatu Penelitian Empirik, Kajian Terhadap Impelementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua berlangsung pada hari Selasa,5 April 2016 di Ruang Rapat Soter Nautje Universitas Musamus. Pertemuan ini dihadiri oleh Bupati Kabupaten Merauke, Tim Ahli Otsus Papua (dari Komisi I DPD RI) yaitu Drs. Johanes Gluba Gebze dan Amirudin Ar-Rahab, serta tim pelaksana penelitian empirik dari Fakultas Hukum Unmus yang dipimpin oleh Rektor Unmus.

penelitian empirik2

Rektor Unmus dalam sambutannya menyampaikan kebahagiannya karena ini adalah pertama kalinya UNMUS diminta untuk ikut mengkaji Otsus. Hal ini merupakan suatu hal yang luarbiasa bagi UNMUS sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang dapat dipercaya, dan kiranya kajian ini dapat diteruskan. Diharapkan kedepannya tidak hanya masalah Otsus tapi seluruh regulasi di Indonesia dapat dibicarakan dengan pihak akademisi.

Drs. Johanes Gluba Gebze juga menyampaikan bahwa kegiatan ini dapat memberikan kontribusi sesuai porsi masing-masing yang disumbangkan demi menata perjalanan negara di seluruh kawasan Indonesia yang salah satunya melalui UU Otsus yang bisa mengatur Indonesia tiba di dermaga khusus. Oleh karenanya, Tim Ahli Otsus Papua merasa perlu datang ke Universitas Musamus untuk meminta masukan tentang penyelenggaraan Otsus secara akademis.

Bupati Kabupaten Merauke juga menambahkan, bahwa dalam pelaksanaan Otsus ada hal yang perlu direfleksikan kembali karena ketika UU Otsus ditetapkan, 3 tahun kemudian MRP baru dibentuk. Demikian pula halnya dengan Orang Asli Papua sesuai dengan UU Otsus adalah yang identik dengan rambut keriting, orang Melanesia , bagaimana dengan orang yang sudah lebih dari 30 tahun tinggal di Papua.Pada kesempatan ini Bupati meminta dapat diterapkan konsep khusus yang diberlakukan pada Orang Asli Papua berdasarkan kajian empiris.

 

Hasil kajian empiris, dapat diusulkan beberapa hal antara lain :

 

  1. Segera membuat perdasi/perdasus sesuai yang diamanatkan oleh UU dan Sosialisasi yang berkesinambungan terhadap perdasus yang sudah diterbitkan dan diikuti dengan upaya-upaya konkrit sebagaimana digariskan terutama pada level pelaksanaa yaitu kabupaten/kota.
  2. Menerapkan dan melaksanakan secara penuh isi dari UU Otonomi khusus
  3. Merevisi pasal-pasal yang dianggap tidak relevan agar tidak terjadi tumpang tindih 

   penelitian empirik1

penelitian empirik3

  • Pengumuman

  • Panduan

  • Brosur

  • Lelang

  • Download

Kontak Kami

Pengunjung

Hari Ini344
Minggu Ini13067
Bulan Ini32751
Total354362

IP Anda : 23.20.53.150 22 Juni 2017
Powered by CoalaWeb