Seminar Nasional II FISIP Universitas Musamus

semnas1Seminar Nasional II FISIP Unmus dengan tema Etika Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah diselenggarakan di gedung PKM, Universitas Musamus pada tanggal 12 Juni 2017.Kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik UNMUS menghadirkan pembicara Bupati Bone Dr. H.A. Fahsar Mahdin Padjalangi, M.Si., Prof. Dr. Deddy. T. Tikson Ph.D. (Guru BesarAdministrasi Pembangunan Program Studi Administrasi Publik FISIP UNHAS) dan Dr. Drs. Samel W. Ririhena, M.Si. (Dosen FISIP Unmus). Seminar dibukaolehRektor Unmus Dr. Philipus Betaubun dan Bupati Merauke Frederikus Gebze, S.E., M.Si. Saat memberikan sambutan, Rektor Unmus menyampaikan rencana pelaksanaan Seminar Nasional pada tahun 2017 ini sebanyak lima kali.

 

Setelah seminar dibuka, dengan dipandu oleh moderator ketiga penyaji materi diberikan kesempatan untuk memaparkan materi seminar. Pembicara pertama dalam seminar kali ini adalah Prof. Dr. Deddy. T. Tikson, Ph.D. tentang Etika Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dari Segi Ilmiah. Beberapa catatan penting dari materi yang disajikan antara lain :

 

  1. Etika dalam pemerintah merupakan komponen vital yang dapat mempertahankan penyelenggaraan demokrasi;
  2. Perilaku birokrat beretika dapat memelihara trust  masyarakat, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, menjamin pemenuhan hak-hak individu secara adil dan merata;
  3. Birokrasi bertindak independen, impartial, dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota masyarakat;
  4. Jabatan publik tidak digunakan untuk kepentingan pribadi;  

 semnas2

Sementara Dr. Drs. H. Andi Fashar Mahdin Padjalangi, M.SI. (Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan) sebagai pembicara kedua dengan materi tentang Etika Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dari segi implementasi menyajikan beberapa hal diantaranya :

 

  1. Di Era keterbukaan saat ini, pelayanan public dituntut untuk cepat, tepat, dekat, disesuaikan dengan kearifan lokal daerah (local wisdom)
  2. Pelanggaran mal administrasi dalam pemberian pelayanan harus dihapuskan dengan membuat SOP, dan aturan tentang pengawasan secara internal dan eksternal
  3. Sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan harus memadai
  4. Kepemimpinan hendaknya bisa menjadi contoh dan panutan bagi aparat dalam memberikan pelayanan publik.

  semnas3

 

semnas4Sebagai pembicara terakhir, Dr. Drs. Samel W. Ririhena, M.Si, membawakan materi tentang Etika Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah dari segi Good Goverment. Dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan tuntutan bagi birokrasi yang handal dan professional yang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dalam konteks pemerintahan di daerah birokrasi dituntut dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, daya tanggap, transparansi, wawasan kedepan, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektifitas secara baik sehingga tercipta pemerintah yang amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah yang mengemban amanah dari masyarakat. Seminar yang dihadiri oleh kurang lebih 200 peserta ini, selain dihadiri oleh dosen dan mahasiswa, dihadiri pula oleh para kepala SKPD se Kabupaten Merauke dan perwakilan peguruan tinggi swasta di Kabupaten Merauke.

 

semnas5

  • Pengumuman

  • Panduan

  • Brosur

  • Lelang

  • Download

Kontak Kami

Pengunjung

Hari Ini494
Minggu Ini1130
Bulan Ini7567
Total502789

IP Anda : 54.221.76.68 12 Desember 2017
Powered by CoalaWeb