Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. Zarof Ricar, S.H., S.Sos., M.Hum dan Kepala Puslitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Andi Akram, S.H., M.H beserta rombongan menyambangi Universitas Musamus (Unmus) pada Rabu 24/11/2021. Kedatangan Dr. Zarof Ricar beserta rombongan di Unmus adalah dalam rangka penandatangan nota kesepahaman antara Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Unmus. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Puslitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Unmus serta Kuliah Umum "Pelaksanaan Fungsi Mengadili dan Upaya Pembentukan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung".

Dr. Zarof Ricar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA adalah satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung RI yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengembangan dibidang hukum dan peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan memiliki fungsi yang relatif sama dengan perguruan tinggi diantaranya dalam hal penelitian dan pengajaran. Oleh karena itu, selain melaksanakan kerja sama dengan kementerian atau lembaga lain, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai universitas dalam rangka diklat maupun riset. Saat ini, Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan telah melaksanakan kerjasama dengan 20 universitas, dan Unmus merupakan universitas yang ke-21 yang telah bekerjasama. Diharapkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini akan menjadi payung hukum bagi operasional kegiatan kerjasama secara teknis pada tahun-tahun kedepannya serta dapat bermanfaat bagi pembangunan hukum dan pengembangan kebijakan peradilan di Indonesia. Dr. Zarof Ricar juga menjadi narasumber kuliah umum ‘Pelaksanaan Fungsi Mengadili dan Upaya Pembentukan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung’ yang dilaksanakan pada waktu yang sama.

Sementara itu Rektor Unmus, Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A dalam sambutannya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Diakuinya bahwa di Papua dengan kurang lebih adanya 250 suku maka penyelesaian permasalah harus dilihat dari kacamata norma yang berbasis pada adat budaya serta kacamata hukum positif. Hal ini terkadang tidak sejalan sehingga hampir setiap permasalahan yang diselesaikan dalam kacamata hukum positif biasanya tidak dirasa puas oleh masyarakat sehingga kerjasama ini semoga kelak ada kajian-kajian yang dapat mengangkat persoalan hukum adat dan mendorong terbentuknya peradilan adat sehingga dapat menjembatani antara persoalan masyarakat yg masih kuat dengan budaya-budaya suku dengan hukum positif. Melalui kerjasama ini juga Unmus kedepannya dapat mengirim mahasiswanya untuk mengikuti magang di Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Asli Ginting, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Natalia Maharani, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Merauke Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, Kepala Kejaksaan Merauke Radot Parulian, S.H., M.H, Kapolres Merauke, AKBP Ir. Untung Sangaji M. Hum, Kepala Lapas kelas IIb Merauk, Lukas Laksana Frans  Amd.IP, SH, M.Hum, Kepala Bapas kelas IIb Merauke Miskidi, S.H, serta sejumlah pimpinan Unmus dan mahasiwa Fakultas Hukum Unmus.